Kasus Broker Indonesia 2024: Ombudsman Temukan Maladministrasi BAPPEBTI

Apa Itu Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (RI) adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di yurisdiksi negara Indonesia.

Sebagai lembaga pengawas independen, Ombudsman bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Fungsi utama Ombudsman adalah melakukan investigasi terhadap keluhan yang diterima, memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui peranannya, Ombudsman bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya Ombudsman, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih dilindungi dan memiliki akses yang lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelayanan publik.

Kasus Pialang Berjangka 2024

Pada Januari 2024, serombongan nasabah dari beberapa perusahaan pialang berjangka melapor ke Ombudsman RI.

Estimasi total kerugian yang diderita para korban adalah senilai Rp 8 Milyar. Dari 15 pengaduan tersebut terdapat 3 aduan terbaru yang terjadi di 2024.

Para korban adalah nasabah dari berbagai perusahaan pialang berjangka seperti PT Bestprofit Futures (PT BPF), PT. Equityworld Futures (PT EWF) dan PT. Rifan Financindo Berjangka (PT RFB). Berikut informasi sebahagian nama korban beserta kisaran angka kerugiannya:

1. Samsul Hidayat klien PT BPF, Rp 100 Juta

2. Hani Fatima klien PT BPF Surabaya, Rp 100 Juta

3. Indra Justian klien PT BPF Pekanbaru Rp 1,8 Milyar

4. Muhammad Bili Ivan klien Rp BPF Lampung, Rp 350 Juta

5. Anton klien PT RFB, Rp 100 Juta

6. Sri Yuniarti klien PT EWF Medan, Rp 750 Juta

7. Rija Amperianto, Rp 520 Juta

Para korban mengalami latar belakang kejadian yang serupa. Mereka merasa ditipu dengan iming – iming mendapat keuntungan besar dalam tempo singkat. Banyak diantara mereka yang menyatakan belum sempat di edukasi namun telah terburu – buru untuk menandatangani perjanjian nasabah.

Tuntutan seluruh nasabah yang menjadi korban adalah menginginkan dana mereka bisa 100% diperoleh kembali. Sebelumnya, beberapa orang diantara mereka telah mengunjungi kantor BAPPEBTI, namun hasilnya dinilai mengecewakan.

Pustaka WikiFX: Broker Forex Terkait

Berikut profil singkat mengenai entitas broker forex resmi Indonesia, yang terkait dengan topik kasus dalam artikel ini.

BPF

Nama Perusahaan: PT. Bestprofit Futures

Singkatan Perusahaan: BPF

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, JFX & KBI

Kode URL Broker: 5991383398

Pada halaman broker di platform WikiFX, tidak ditemukan adanya pelaporan di fitur Paparan dan terdapat 4 komentar di kolom Ulasan Pengguna.

Equityworld Futures

Nama Perusahaan: PT. Equityworld Futures

Singkatan Perusahaan: Equityworld Futures

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, BBJ & KBI

Kode URL Broker: 8661964814

Pada halaman broker di platform WikiFX, ditemukan adanya 2 pelaporan di fitur Paparan dan terdapat 3 komentar di kolom Ulasan Pengguna.

RFB

Nama Perusahaan: PT. Rifan Financindo Berjangka

Singkatan Perusahaan: RFB

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, JFX & KBI

Kode URL Broker: 9421381844

Pada halaman broker di platform WikiFX, ditemukan adanya 2 pelaporan di fitur Paparan dan terdapat 3 komentar di kolom Ulasan Pengguna.

Ketik nama website/platform/entitas/perusahaan pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.

Siaran Pers Nomor 016/HM.01/IV/2024

Pada tanggal 01-April-2024, melalui situs web resminya, pihak Ombudsman RI menerbitkan berita siaran pers dengan Nomor 016/HM.01/IV/2024.

Ombudsman RI telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) usai diadukan oleh belasan Pelapor yang merasa dirugikan pada perdagangan berjangka komoditi.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Ombudsman menyimpulkan bahwa BAPPEBTI atau pihak Terlapor telah melakukan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan dan penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan.

Pihak Ombudsman memberikan 3 Tindakan Korektif yang perlu dilaksanakan oleh pihak BAPPEBTI atau Terlapor, sebagai berikut:

Pertama | Pihak Bappebti perlu membentuk tim khusus yang bersifat independen untuk melaksanakan kewenangan penyidikan atas temuan Ombudsman RI berupa modus operandi yang memiliki aspek pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Kedua | Pihak Terlapor perlu menerapkan Pasal 156 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memberikan deterrent effect kepada pialang berjangka.

Ketiga | Pihak Terlapor perlu memperbaiki kejelasan tahapan pada mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi sejak pengaduan masuk ke Sistem Pengaduan Online Bappebti sampai dengan tahap penyidikan yang disertai dengan komponen standar pelayanan berupa waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA).

“Terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk mulai melakukan tahapan pelaksanaan sejak diterimanya LHP dan Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya,” ucap Yeka Hendra Fatika selaku Anggota Ombudsman RI.