Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bakal memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Diketahui, upah minimum di Jakarta tahun 2021 naik 3,27 persen bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan, UMP merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan ketika membayar pekerja.